Profil Buku

Judul: Politik Luar Negeri Indonesia dalam Perspektif Budaya Jawa
Penulis: Mohamad Rosyidin, S.Sos., M.A
Penerbit: Pustaka Ilmu
Tahun: 2020

Hubunganinternasional.id (HI.id): Apa yang melatarbelakangi penulisan buku ini?

Mohamad Rosyidin (M.R): buku ini ditulis untuk mengisi kekosongan literatur tentang teori HI dari perspektif non-Barat khususnya Indonesia. Kebanyakan karya tentang politik luar negeri Indonesia ditafsirkan dari perspektif Barat misalnya realis, liberalis, dan konstruktivis. Tak banyak (jika ada) karya yang mencoba menafsirkannya dari perspektif non-Barat.

HI.id: Anda memilih untuk menggunakan budaya (khususnya budaya Jawa) sebagai pisau analisis Politik Luar Negeri Indonesia, mengapa?

M.R: Indonesia memang bukan Jawa, dan Jawa bukan Indonesia. Ada ratusan budaya lokal yang mewarnai kemajemukan Indonesia. Namun, dalam konteks politik (luar negeri), budaya Jawa sejauh ini agaknya cukup besar pengaruhnya. Hal ini tak terlepas dari fakta 6 dari 7 presiden Indonesia berlatar belakang Jawa. Menariknya, BJ Habibie yang meskipun berdarah campuran Bugis-Jawa, namun pandangan politiknya sangat terpengaruh budaya Jawa sebab Suharto merupakan mentor politiknya.

HI.id: Anda mengutip sebuah ungkapan Jawa “ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana” yang berarti harga diri (pribadi) seseorang tergantung dari tutur kata, harga diri (jasmani) seseorang tergantung dari busana. Tolong jelaskan makna dari ungkapan ini dalam kaitannya dengan Politik Luar Negeri Indonesia pada era Reformasi!

M.R: Ungkapan ini bisa ditafsirkan secara relative tergantung konteksnya. Pembaca barangkali berpikir bahwa menafsirkan kebijakan luar negeri Indonesia era reformasi dengan ungkapan itu hanyalah metode cocokologi belaka. Namun saya berusaha untuk tidak serampangan dalam memakai suatu filosofi ke dalam konteks politik. Sebagai karya ilmiah, buku ini sudah melalui serangkaian metode penelitian yang ketat. Saya melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah pakar dan praktisi kebudayaan Jawa dan sampai pada kesimpulan bahwa makna ungkapan tersebut kompatibel dengan kebijakan luar negeri Indonesia era reformasi.

Menurut saya kebijakan luar negeri Indonesia era reformasi lebih menitikberatkan pada dua agenda; demokratisasi dan pemulihan ekonomi pasca krisis. Fokus saya adalah demokratisasi yang mana pemerintah era reformasi berupaya memulihkan citra Indonesia pasca tumbangnya rezim Orde Baru. Upaya image building yang dilakukan selaras dengan ungkapan “ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana” yang secara metaforis mencerminkan harga diri suatu negara (di era reformasi) tercermin dari komitmennya terhadap demokratisasi. Komitmen ini tidak berhenti sampai kata-kata (lathi) melainkan juga mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi (busana) dalam arsitektur politik Indonesia.

HI.id: Sebuah ungkapan Jawa yang juga anda kutip “Nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake” yang artinya menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan. Ungkapan ini anda gunakan untuk menganalisis Politik Luar Negeri Indonesia pada Era Jokowi. Salah satu contoh yang anda ambil adalah ketika Indonesia secara hati-hati berhasil menyelesaikan permasalahan Rohingya di Myanmar. Menurut anda, mengapa pendekatan seperti ini penting dalam menangani kasus tersebut?

M.R: Indonesia adalah negara di kawasan yang mejunjung tinggi etika hubungan antarnegara dimana prinsip non-intervensi dan “good neighborhood policy” amat penting. Indonesia bukan tipikal negara Barat yang gemar melontarkan kritik, kecaman, atau bahkan menghukum negara lain apabila dianggap melakukan kebijakan yang tidak baik. Indonesia lebih suka dengan pendekatan yang halus, sopan, tetapi berorientasi hasil.

Pada era Jokowi, pendekatan seperti itu amat kentara di Myanmar menyusul aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya. Pendekatan Indonesia adalah quiet diplomacy dimana Indonesia mendatangi Myanmar tanpa membawa banyak kekuatan pendukung (supporter). Indonesia juga tidak memakai doktrin Frederick the Great yang mengatakan “diplomasi tanpa militer bagaikan musik tanpa instrument.” Aksi senyap itu terbukti lebih efektif karena menghasilkan keputusan konkret dan tepat sasaran misalnya formula 4+1 dan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya. Diplomasi sebaiknya memang perlu menyesuaikan dengan kultur, bukan mengadopsi mentah-mentah resep kebijakan negara lain.

HI.id: Menurut pendapat anda pendekatan dengan budaya seperti apa yang harus digunakan dalam Politik Luar Negeri Indonesia menyikapi kasus kudeta di Myanmar saat ini?

M.R: Ini pertanyaan sulit. Permasalahan di Myanmar saat ini berbeda dengan kasus persekusi terhadap etnis Rohingya. Ini terkait dengan peran militer Myanmar (Tatmadaw) yang amat kuat dalam perpolitikan di negara itu. Sejauh yang saya amati, peran Indonesia mencoba sebagai penengah (bridge builder) dengan berfokus pada penghentian kekerasan aparat Myanmar kepada kubu pro-demokrasi. Indonesia berusaha tidak masuk terlalu jauh dengan menyinggung soal pemilu karena ini sama dengan campur tangan urusan domestik Myanmar. Jadi menurut saya Langkah diplomatik Indonesia sejauh ini sudah tepat dan sejalan dengan prinsip bebas-aktif. Hanya saja, pendekatan diplomatik itu tampak tidak efektif karena hanya bersifat himbauan. Namun, pendekatan koersif agaknya juga bukan opsi yang tepat di samping memang bukan menjadi karakter kebijakan luar negeri Indonesia.

Jadi menurut saya, Indonesia perlu terus membujuk junta militer untuk menghentikan kekerasan. Terkait pendekatan kultural, faktor agama sepertinya memberi peluang. Indonesia bisa memanfaatkan para rohaniawan Buddhis untuk membantu meredam kekerasan aparat pemerintah Myanmar. Mengingat Budhisme adalah ajaran damai, dan faktor agama turut berperan sebagai basis legitimasi militer, maka pendekatan kultural-politik ini patut dicoba.

Foto: Mohamad Rosyidin, S.Sos., M.A

Hi.id: Apa yang ingin anda sampaikan kepada pembaca melalui karya anda ini?

M.R: Pertama, budaya berperan penting dalam politik, termasuk hubungan internasional. Walaupun sulit dibuktikan secara ilmiah menggunakan data-data keras (hard data), namun saya percaya bahwa budaya mempengaruhi (baik langsung maupun tidak) bagaimana elit pembuat keputusan menjalankan pemerintahan. Hal ini dikarenakan budaya merupakan worldview tentang bagaimana seseorang atau masyarakat menafsirkan dunia. Kedua, budaya Jawa merupakan salah satu budaya nasional Indonesia yang cukup dominan peranannya dalam perpolitikan nasional. Ketiga, perlunya para sarjana HI Indonesia menggali kekayaan budaya nasional untuk membangun teori HI non-Barat. Ini adalah PR besar ilmuwan HI Indonesia ke depan. Mengubah pola pikir lama memang tidak mudah. Namun perlu keberanian untuk menulis karya yang anti-mainstream dan memicu perdebatan agar ilmu dapat berkembang.

HI.id: Apakah anda bersedia dihubungi terkait karya anda?

M.R: silakan hubungi via email: mohamad.rosyidin@gmail.com

HI.id: Terima kasih atas kesediaannya menjawab pertanyaan dari kami. Semoga karya anda bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya penstudi Hubungan Internasional.